Kebijakan ini juga tak berjalan mulus, setidaknya dari pengakuan Badaruddin ada beberapa kepala sekolah yang keberatan akan hal ini. “Mereka yang protes adalah yang sudah menjabat dua periode lebih. Harusnya mereka sadar bahwa jabatan yang dipangkunya itu suatu saat lepas dari tangannya. Dan itu sudah risiko dari seorang PNS. Kebanyakan mental mereka masih kurang sehingga tak siap menerima kenyataan,” terang Badar, yang enggan menyebut siapa kepsek yang dimaksud. “Mereka itu keenakan duduk di kursi empuk, namun saat kursi itu diberikan kepada orang lain mereka tak siap dan marah-marah,” sambung Badar.